Pengadilan Tentara Anak Guantanamo
Oleh William Fisher
NEW YORK (IPS) – PARA ahli hukum dan kelompok kebebasan sipil menyerang pemerintah Presiden Barack Obama karena menyandarkan apa yang mereka sebut sebagai komisi militer yang “sangat cacat” untuk mengadili para tahanan di Teluk Guantanamo –dan pilihan pertama mereka terhadap “seorang tentara anak”.
Mereka marah karena Omar Khadr –seorang Kanada yang ditangkap di Afghanistan tujuh tahun lalu ketika dia masih berusia 15 tahun dan dipenjara– dimasukkan dalam persidangan pertama yang akan digelar sejak Obama mulai menjabat pada Januari 2009.
Komisi militer yang “baru dan diperbaiki” adalah bagian dari UU Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2010, yang ditandatangani Presiden Obama bulan lalu. Termasuk beberapa perubahan mengenai peraturan yang menentukan cara kerja komisi. UU ini dimaksudkan untuk mengganti dan memperbaiki UU Komisi Militer tahun 2006 era George W. Bush, yang tahun lalu dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Agung.
Sejumlah kelompok HAM dan ahli hukum menyebut, sekalipun peraturan baru itu memperluas kerja komisi, ia tetap tak diperlukan dan berbahaya karena mereka membentuk sebuah sistem peradilan kelas dua yang paralel.
Selain itu, mereka menekankan, implementasi aktual dari cara kerja komisi militer itu bisa tertunda selama bertahun-tahun karena tantangan legal –seperti pendahulu mereka.
Sebagian besar tekanan balik terhadap komisi militer berpusat pada kasus Khadr.
Khadr dituduh atas pelemparan granat yang menewaskan seorang petugas medis Angkatan Darat. Dia dikirim ke Teluk Guantanamo pada 2002, dipenjara selama lebih dari tujuh tahun tanpa tuntutan atau proses pengadilan. Pemerintah AS menolak mengakui statusnya sebagai anak-anak atau menerapkan standar yang diakui internasional mengenai peradilan anak-anak dalam kasusnya.
Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF) menyuarakan keprihatinannya atas penuntutan Khadr, menyebutnya sebagai preseden berbahaya bagi anak-anak rekrutmen dalam konflik bersenjata.
Direktur Eksekutif UNICEF Anthony Lake mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rekrutmen dan penggunaan anak-anak dalam konflik adalah kejahatan perang, dan mereka yang bertanggung jawab –para perekrut dewasa– harus dituntut.
“Anak-anak itu adalah korban, bertindak di bawah paksaan,” katanya. Dia menambahkan bahwa mantan tentara anak-anak membutuhkan bantuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat, bukan hukuman atau penuntutan.
“Penuntutan atas Omar Khadr jadi preseden internasional yang berbahaya bagi anak-anak lain yang menjadi korban rekrutmen dalam konflik bersenjata,” ujar Lake.
Lake adalah mantan Penasehat Keamanan Nasional masa Presiden AS Bill Clinton.
Persidangan Khadr dilaporkan akan dimulai Agustus mendatang.
Menurut Human Rights First, tak ada pengadilan internasional sejak Nuremberg yang menuntut anak-anak dengan tuduhan kejahatan perang. Komite PBB itu, yang memantau hak-hak anak, menemukan bahwa Amerika Serikat memasukkan tentara anak-anak di Guantanamo tanpa memperhitungkan status mereka sebagai anak-anak dan menyimpulkan bahwa “cara memproses kejahatan terhadap anak dalam sistem peradilan militer harus dihindari “.
Sebagai satu-satunya warga Barat yang masih tersisa di Guantanamo, Khadr adalah unik karena Kanada menolak mencari ekstradisi atau pemulangan sekalipun ada desakan dari Amnesty International, UNICEF, Canadian Bar Association, dan organisasi terkemuka lainnya.
Sebuah kajian tahun 2009 memutuskan bahwa Badan Intelijen Keamanan Kanada mengabaikan Khadr, dengan menolak mengakui statusnya sebagai anak-anak atau klaimnya sebagai korban kesewenang-wenangan. Juga memutuskan bahwa Menteri Luar Negeri Lawrence Cannon telah berbohong ketika dia menyatakan bahwa Khadr membuat bom untuk membunuh tentara Kanada.
Jaksa Agung berpendapat, reformasi Kongres baru-baru ini, dengan memasukkan UU Komisi Militer, akan memastikan peradilan komisi militer adil dan bahwa hukuman yang diberikan akan aman. Dia juga mengumumkan beberapa tersangka teroris akan diadili di pengadilan sipil federal, sementara yang lainnya akan dihadapkan di depan komisi militer.
Tapi banyak yang tak setuju.
Salah satunya Chip Pitts, ketua Bill of Rights Defence Committee dan dosen di Stanford University Law School.
“Ini pertanda buruk bahwa pemerintahan Obama memilih memulai persidangan dalam kasus tentara anak-anak –yang diancam akan diperkosa oleh para interogator AS. Warga Kanada Omar Khadr bahkan tak dituduh atas kejahatan perang apapun yang melanggar hukum perang tradisional,” ujarnya kepada IPS.
“Tak adanya pembatasan usia bagi anak-anak dengan otak belum berkembang hanya menambah daftar panjang masalah yang dihadapi komisi ini –di atas semua fakta bahwa keberadaan, operasi, dan aturan prosedural mereka jelas-jelas bertentangan dengan hukum, perjanjian, dan kebijakan di mana AS berkomitmen untuk melindungi HAM,” ujarnya.
Pengkritik lainnya adalah Prof David Frakt dari Western State University, petugas Air Force Reserve yang berhasil ketika menjabat penasihat pertahanan militer bagi para tahanan Guantanamo –tentara anak-anak lainnya di penjara itu, Mohammed Jawad, baru-baru ini dilepas untuk kembali ke Afghanistan.
Letkol Frakt memiliki pandangan keras terhadap komisi militer. Dia percaya, “Membiarkan beberapa kasus dibawa ke komisi militer berarti beberapa tahanan mendapat keadilan kelas kedua.”
Frakt juga mengkritik komisi militer yang “baru” karena, seperti pendahulunya, gagal melindungi anak-anak.
“Menyedihkan bahwa pemerintahan Obama menuntut Omar Khadr di komisi militer. Jelas, Omar Khadr, sebagai remaja berusia 15 tahun saat pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya, tak bisa diadili sebagai anak-anak di pengadilan federal, sehingga mereka mencoba mengadilinya sebagai orang dewasa di komisi militer, yang berpotensi menjadikannya tentara anak pertama yang diadili dan dihukum sebagai penjahat perang dalam sejarah dunia.”*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Filed Under: social
